Bu Istinah, atau Bu Is demikian nama perempuan setengah baya ini biasa dipanggil, bercerita ketika kami menyantap indomie goreng telur diiringi gerimis pada siang itu. “Saya berjualan dari tahun 2002, dulu di lantai 3 kantor Bupati Rembang, dan hanya menjual indomie goreng, mendoan dan teh,kopi. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa menyewa di halaman belakang kantor Bupati […]
Hakikat Kesempurnaan Indomie Goreng ala Warung Istinah Read More »
Eksistensi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan keuangan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejalan dengan penataan struktur dan personil yang dilakukan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BPPKAD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 Read More »
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang masuk wilayah A yaitu potensi besar atau kecil dan resiko dampak pengambilan tinggi. Untuk maksud tersebut, harga dasar air tanah
Bupati Rembang, H.Abdul Hafidz, Selasa siang (16/6), menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Pembacaan nota pengantar disampaikan dalam Rapat Paripurna I, di lantai 2 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. Bupati mengatakan penyampaian Pengantar Nota Keuangan itu
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2019 Read More »
Kabupaten Rembang mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019. Hal itu disampaikan oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah, melalui zoom meeting kepada Kabupaten Rembang, kabupaten Banyumas, Kota Tegal, dan Kota Magelang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
REMBANG PERTAHANKAN OPINI WTP Read More »
Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Read More »
Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 BPPKAD Kabupaten Rembang telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga merupakan
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sehubungan dengan hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2019 Read More »
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan berdasarkan kompilasi Laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD). Kompilasi Laporan Keuangan SKPD dapat berjalan optimal dan menyajikan laporan yang valid serta andal jika penyampaian Laporan Keuangan SKPD dapat tepat waktu dan disajikan
Kegiatan “Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2019” Read More »
Sesuai Dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai mana telah diubah oleh Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan
Layanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai Read More »