Dinhub dan BPPKAD Perkuat Koordinasi Penerapan e-Parkir di Kabupaten Rembang
Rembang, 30 Oktober 2026 – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang menggelar pertemuan dan diskusi bersama Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Rembang di Ruang Pertemuan BPPKAD, Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang. Kegiatan yang dikemas dalam agenda Capacity Building tersebut menjadi sarana koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung percepatan transformasi layanan publik berbasis digital, khususnya pada sektor perparkiran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tindak lanjut rencana penerapan sistem e-Parkir di Kabupaten Rembang, baik untuk parkir tepi jalan umum maupun parkir khusus pada kawasan Pangkalan Truk Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem. Penerapan e-Parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan daerah.
Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa hingga saat ini implementasi e-Parkir masih menunggu penyelesaian produk hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Penyusunan regulasi tersebut masih dalam proses karena memerlukan konsultasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi daerah, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pelibatan Dinas Perhubungan pada agenda High Level Meeting (HLM) Digitalisasi Daerah. Selain itu, Dinas Perhubungan direncanakan akan diikutsertakan dalam kegiatan studi banding penerapan e-Parkir ke Kabupaten Purworejo guna memperoleh referensi dan pengalaman implementasi dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut.
Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara BPPKAD dan Dinas Perhubungan, diharapkan rencana penerapan e-Parkir di Kabupaten Rembang dapat segera terealisasi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendorong digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.