REMBANG – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang selaku koordinator pendapatan daerah sekaligus anggota TP2DD menghadiri Rapat Akselerasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang pada 19 Juni 2026. Pertemuan ini digelar untuk mematangkan kesiapan penerapan sistem pembayaran non-tunai pada sektor retribusi pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Kesehatan menegaskan bahwa perluasan penggunaan QRIS merupakan wujud nyata komitmen Dinkes dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, menghadirkan opsi pembayaran berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mempercepat digitalisasi di Kabupaten Rembang. Pihak Dinkes turut menargetkan peluncuran (launching) QRIS retribusi kesehatan ini dapat dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang tahun 2026.

Dukungan penuh disampaikan oleh Sekretaris BPPKAD Kabupaten Rembang. Pihaknya mengapresiasi keandalan Dinkes dan seluruh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam menerapkan QRIS. Implementasi transaksi non-tunai di 17 Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan serta RSUD dr. R. Soetrasno Rembang ini diyakini mampu menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan skor dan daya saing Kabupaten Rembang pada evaluasi Championship TP2DD mendatang.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemaparan teknis dari Bank Jateng mengenai ekosistem pembayaran digital. Pihak Bank Jateng menjelaskan mekanisme pengintegrasian QRIS, sistem Billing Centre, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI), serta keunggulan berbagai aplikasi penunjang guna memastikan proses digitalisasi di lingkungan Dinkes berjalan aman, lancar, dan terintegrasi.